TULISAN TENTANG EKONOMI 9

Ternyata Pemerintah Masih Tidak Tegas

Jakarta - Untuk kesekian kalinya keberanian dan� ketegasan pemerintah diuji dan ditunggu oleh publik terkait dengan kebijakan strategis tentang pencabutan subsidi bahan bakar premium yang rencananya akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Sampai tulisan ini dibuat (6 Desember 2010), pemerintah tak kunjung selesai mengajukan usulan resmi pencabutan subsidi premium kepada Komisi VII DPR-RI. Sekali lagi publik dibuat bingung dan bertanya-tanya, apa sih maunya pemerintah?

Publik ingin segera mengetahui, apakah ada mekanisme khusus terkait dengan pencabutan subsidi bensin jenis premium? Bagaimana dengan sepeda motor dan kendaraan angkutan umum? Kemudian penghematan dana subsidi akan dialokasikan atau digunakan untuk apa?

Semua teka teki tersebut harus segera dijawab oleh pemerintah sebagai regulator. Namun tampaknya pemerintah, seperti biasanya, tidak berani ambil keputusan tegas, sama seperti kasus-kasus publik lainnya yang digantung terus tanpa ada keputusan dari pemerintah. Pertanyaan selanjutnya buat apa ada pemerintah jika tidak bisa mengambil keputusan, selain hanya rapaaaaaaat terus dan menebar polemik yang membuat bangsa ini semakin terbelakang di pergaulan internasional.

Idealnya sejak Indonesia menjadi negara pengimpor minyak, subsidi sudah tidak layak
lagi diberikan karena alokasi subsidi BBM sangat besar dan yang menikmati subsidi tersebut adalah pemilik kendaraan yang tidak masuk golongan miskin. Namun karena subsidi ini masuk golongan 'gincu politik' dari penguasa ke masyarakat, maka budaya subsidi ini terus dipergunakan oleh setiap presiden yang berkuasa sampai hari ini, meskipun mengorbankan pos anggaran yang lain.

Risiko Pencabutan Subsidi Bensin Premium

Pencabutan subsidi di sektor BBM, khususnya bensin premium, akan berdampak di masyarakat baik secara� negatif maupun positif. Secara negatif pasti akan ditentang
oleh kelas menengah pemilik kendaraan bermotor yang seharusnya tidak perlu disubsidi. Berdampak positif jika Pemerintah secara benar menggunakan dana pengurangan subsidi premium untuk membangkitkan geliat ekonomi Indonesia, misalnya melalui pembangunan infrastruktur.

Akibat politik subsidi yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertambahan penduduk dan tingginya harga minyak, mengakibatkan bangsa Indonesia semakin terpuruk jika tidak segera dihentikan. Tingginya anggaran subsidi untuk BBM dan listrik (sekitar 150 triliun/tahun) telah membuat bangsa ini tidak bisa keluar dari berbagai kesulitan ekonomi yang terus membelenggu rakyatnya.

Pada tahun 2010 ini pemerintah mensubsidi 36,5 juta kilo liter premium dengan nilai Rp 89 triliun. Angka tersebut muncul dari asumsi bahwa harga minyak USD 80/barrel dan kurs Rp 10.000/USD. Bayangkan jika pada tahun 2011 subsidi premium dapat dibatasi hanya sekitar Rp 39 triliun (subsidi hanya dapat dimanfaatkan untuk angkutan umum) maka� akan ada dana sekitar Rp 50 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi jika semua angkutan umum menggunakan bahan bakar gas (BBG), dana yang dapat dimanfaatkan bisa lebih besar.

Bayangkan jika secara bertahap negara bisa menghemat subsidi dan menganggarkan subsidi untuk BBM dan listrik hanya sekitar Rp 50 triliun per tahun, maka dengan dana sekitar Rp 100 triliun/tahun Indonesia setiap tahunnya bisa membangun infrastruktur seperti, pembangkit tenaga listrik beserta jaringan distribusi dan transmisinya double track rel kereta api di Jawa dan Sumatra, bandar udara serta pelabuhan samudra dan peti kemas modern di Indonesia bagian Timur dsb.

Dengan berkembangnya infrastruktur di Indonesia, ekonomi Indonesia akan bergerak cepat, kemiskinan menurun dan daya saing Indonesia meningkat di kawasan ASEAN. Bayangkan dengan dana sekitar Rp 9 triliun saja, double track jalur kereta api dari Jakarta� sampai Surabaya dapat terwujud. Sehingga angkutan kereta api akan menjadi lebih cepat, aman dan efisien. Dengan sarana double track kereta api bisa mengangkut manusia dan barang lebih banyak, lebih cepat dan bebas pungli.

Belum lagi dengan uang penghematan subsidi tersebut, pemerintah juga bisa membangun bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan internasional baru yang modern, khususnya di Indonesia bagian Timur agar perekonomian disana juga tumbuh. Ekspor komoditi dari daerah Timur bisa langsung di ekspor tanpa harus melalui Jakarta atau pelabuhan-pelabuhan lain di Pulau Jawa.

Jadi sebenarnya kedepan lebih banyak dampak positif daripada negatifnya bagi rakyat jika subsidi bensin premium dihentikan oleh Pemerintah. Subsidi bensin premium hanya diperuntukan bagi angkutan umum berplat nomor kuning. Lalu demi kepentingan politik penguasa, subsidi bensin premium masih akan diberikan untuk kendaraan roda dua. Jika angkutan umum yang nyaman, aman, dan terjadwal sudah terwujud maka subsidi bensin premium untuk kendaraan roda dua juga harus segera dicabut demi kepentingan rakyat ke depan.

Langkah Strategis yang Harus Diambil

Sebelum resmi diumumkan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM harus menyerahkan konsep pencabutan subsidi bensin premium beserta mekanismenya ke Komisi VII DPR-RI untuk dibahas dan diputuskan.

Kabar angin muncul bahwa Pemerintah akan menetapkan berbagai pengecualian untuk pencabutan subsidi bagi pemilik kendaraan pribadi, misalnya melalui penggunaan kartu
khusus, pembatasan pembelian maksimum 20 liter premium, pembatasan tahun pembuatan mobil dsb. Saran saya sebaiknya dalam pencabutan subsidi bensin premium ini pemerintah tidak menerapkan pengecualian apapun karena dalam pelaksanaannya akan sulit dan dapat menimbulkan gesekan sosial dilapangan.

Jika keputusan pemerintah tidak segera ditetapkan, saya khawatir akan banyak terjadi
penimbunan bensin premium di masyarakat yang akan membuat premium langka di pasaran dan saya yakin Pertamina akan dipersalahkan lagi. Jika ini sampai terjadi maka akan menyulitkan tidak saja konsumen tetapi juga pemerintah. Jadi segera tetapkan saja, jadi atau tidak subsidi premium dicabut khususnya untuk kendaraan pribadi.

Sumber : http://news.detik.com/read/2010/12/08/082258/1510942/103/ternyata-pemerintah-masih-tidak-tegas